Pramono Anung Berencana Terapkan Jalan Berbayar di Jakarta, Gerindra DKI Tunggu Hasil Kajian

Wacana Jalan Berbayar di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencananya untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) guna mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk disusun secara matang.

Tanggapan Fraksi Gerindra di DPRD DKI

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait wacana ERP tersebut. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Rani juga menegaskan bahwa meskipun mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mendukung wacana tersebut, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Pramono Anung.

Proses Kajian dan Sosialisasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan masyarakat dalam proses kajian melalui diskusi publik dan Focus Group Discussion (FGD). Tujuannya adalah untuk menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli dan masyarakat, guna memastikan bahwa kebijakan ERP yang akan diterapkan dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak. Meskipun demikian, Gubernur Pramono menekankan bahwa proses penyusunan aturan dan kajian ini memerlukan waktu yang cukup panjang.